Pemerintah Jamin Semua Pedagang Online Setara, Tak Ada Lagi Predatory Pricing

 Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) jamin semua pedagang di pasar online nanti akan punyai kesempatan yang masih sama saat memulai usahanya. Hingga tidak lagi ada praktek predatory pricing yang sudah dilakukan salah satunya penjual untuk menarik pasar dengan promosi nilai jual terlampau rendah.  King88bet

Direktur Perdagangan Lewat Mekanisme Electronic dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto, menjelaskan ketentuan itu termuat dalam Ketentuan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 Hal pemberian izin Berusaha, Advertensi, Pembimbingan, dan Pemantauan Aktor Usaha dalam Perdagangan Lewat Mekanisme Electronic (PMSE) king88bet login alternatif

"Berkaitan dengan predatory pricing, sebetulnya memang Permendag 31/2023 telah kita mengatur untuk pastikan jika tidak ada predatory pricin g berkaitan. Dimulai dari bagaimana beberapa teman PMSE aktif untuk jaga, janganlah sampai ada kecurangan harga dan lain-lain," bebernya di Jakarta, Kamis (12/10/2023). Pemerintah Jamin Semua Pedagang Online Setara, Tak Ada Lagi Predatory Pricing

Tetapi, Rifan mengeklaim Permendag 31/2023 tidak dapat berdiri dengan sendiri saat memberantas praktek predatory pricing. Menurut dia, itu diperlukan ketentuan simpatisan lain supaya nilai jual di pasar dapat semakin terbangun.

Selanjutnya, dia ikut bicara masalah pendayagunaan algoritmen yang sering digunakan sepihak untuk pebisnis buat memonopoli pasar. Rifan menyebutkan Pasal 13 Permendag 31/2023 juga atur supaya pelaksana perdagangan lewat mekanisme electronic (PPMSE) janganlah sampai ada penyimpangan kepenguasaan data.

"Janganlah sampai beberapa data PPMSE itu cuma ke arah pada promo pada barang tertentu atau aktor usaha tertentu . Maka kesetaraan pedagang atau merchant, hingga dari segi kompetisi usaha bisa diwujudkan," kata Rifan.

Kembali, dia memperjelas, kesetaraan pedagang online itu dapat dilaksanakan ada pengokohan ketentuan, baik dari peraturan turunan Permendag 31/2023 atau yang dibikin oleh kementerian lain.

"Namun pada prosesnya memang kita terus cari peraturan-regulasi yang kita perlu bangun selanjutnya , agar pastikan tidak ada kompetisi usaha tidak sehat, monopoli. Ini kami terus lakukan pembaruan," ujarnya.

Awalnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyebutkan, beberapa aktor usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jawa barat) terancam stop berproduksi, dampak praktek predatory pricing di basis social commerce seperti TikTok Shop dan yang lain.

Praktek predatory pricing itu secara riil mulai dirasa terutama oleh beberapa aktor usaha tekstil yang alami turunnya keinginan, hingga menekan omset bahkan juga berpengaruh pada pengurangan produksi dan Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) untuk karyawan UMKM.

Sebagai info, predatory pricing adalah taktik penentuan harga produk di bawah harga modal supaya bisa bertahan di dalam kompetisi usaha.

Pada kunjungannya ke sejumlah pabrik tekstil di Majalaya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, melihat langsung keadaan terbaru pabrik dan terima keluh kesah beberapa aktor UKM tekstil di Kabupaten Bandung.

Di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat adalah teritori yang warganya jalani usaha pertekstilan di hari biasa ramai kegiatan produksi. Tetapi semenjak Lebaran sampai sekarang ini, pengurangan produksi terus terjadi sampai beberapa pabrik tidak sanggup kembali bertahan untuk selalu berproduksi.